LIMAPULUH KOTA: Peternak Ayam Terancam Bangkrut

Tahun 2015 yang menjadi awal dibukannya kran persaingan bebas Asean, bakal segera makan korban. Salah satunya adalah peternak ayam petelur lokal yang selama ini dikelola dengan skala kecil, terancam mengalami kebangkrutan. Pasalnya, usaha mereka akan dilibas perusahan besar dengan modal triliunan rupiah.

Jika hal itu terjadi, maka dipastikan, banyak  orang menjadi pe­ngangguran. Akibatnya, bisa memunculkan konflik besar.

Hal itu diungkapkan Ketua Perhimpunan Pengusaha Ung­gas Indonesia (PPUI) Sumbar, H Khazanatul Israr SE Dt Gindo Pangulu Nan Babudi dalam percakapan dengan Haluan Jumat (9/1) kemarin.

Menurut Israr-panggilan kesehariannya, pemberlakuan Undang Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan itu, memberikan kesempatan ke­pa­da perusahaan besar untuk membudidayakan ayam pe­telur dimanapun di seluruh Indonesia. Mereka bebas mem­buat kandang, menjual dan membeli telur sesuai de­ngan keinginan mereka.

Hal itu bisa terjadi, karena perusahan bermodal besar itu, juga memiliki pabrik pakan ayam, punya perkebunan ja­gung yang luas serta kebutuhan ayam lainnya. “Jika perusahaan besar telah ikut membuka kandang di kampung-kam­pung, maka dapat diba­yang­kan, usaha masyarakat yang selama ini menjadi pemasukan utama mereka, akan terganggu. Harga telur akan jatuh, karena “meledaknya” produksi telur pabrikan. Dengan sendirinya, kandang-kandang kecil akan mati perlahan. Inilah yang menjadi ancaman kebang­kru­tan itu, “kata Israr.

Ia khawatir, jika kondisi itu tetap terjadi, maka tidak dapat dibayangkan, apa yang akan terjadi dengan jutaan masya­rakat yang selama ini telah berusaha pada peternakan itu.

”Masuknya perusahaan besar itu, telah menjadi keja­hatan ekonomi dan melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil serta Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 ten­tang Larangan Praktek Mo­nopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Harapan kita, ikut campur pemerintah de­ngan memberdayakan peter­nak kecil. Apalagi selama ini, hampir 90 persen dari petani lokal memanfaatkan dana pinjaman bank. Jika hal ini terus terjadi, tidak tertutup kemungkinan, akan terjadi insolvent atau kebangkrutan besar-besaran,” kata Owner Rajawali Fedd Center itu.

Atas ancaman itu, pengu­saha yang kini “harus” mengu­bah bisnisnya pada penjualan pakan ayam itu, berharap du­kungan dari pemerintah. Ia berkeinginan agar ada aturan yang  jelas dalam menjamin usaha kecil. Pemberdayaan usaha anak nagari menjadi penting, karena tidak ingin nantinya masyarakat hanya akan menjadi pekerja saja. “Jika peternakan ayam telah dikuasai perusahaan besar, maka tidak tertutup kemung­kinan, ma­syarakat akan men­jadi pekerja saja, tanpa adanya jaminan kesejahteraan, “tan­dasnya

Terpisah, Ketua Per­him­punan Insan Peternakan Re­publik Indonesia (Pinsar) Sumbar, Perdana “Agung” Agus­­ta mengakui, bersama peternak lainnya, telah me­nyam­paikan kepada Menteri Pertanian RI waktu dijabat Ir. Suswono bahwa usaha per­ung­gasan nasional harus di­dukung dan diberikan kesem­patan untuk terus tumbuh dan berkembang.

“Kita mendukung harapan yang disampaikan pemerintah, jangan sampai industri perung­gasan dalam negeri yang sudah dibangun sekian lama hancur karena impor. Justru kini yang terjadi, perunggasan dalam negeri telah dihancurkan oleh perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) unggas di Indonesia. Namun kini terbukti hancurnya usaha peternakan rakyat serta melemahnya pena­naman modal dalam negeri unggas.  Para perusahaan in­dustri perunggasan PMA besar integrator yang telah lama menghancurkan jutaan usaha peternakan unggas rakyat di dalam negeri, “aku Perdana Agung Agusta.

Lebih jauh diakui Agung, kondisi itu telah me­nye­bab­kan  pengangguran baru di bidang perunggasan. “Bidang usaha pertanian jagungpun tidak kondusif karena petani jagung selalu dipermainkan dengan harga murah disaat panennya. Kulminasi peng­hancuran usa­ha rakyat ini, adalah digantinya UU No.6 Tahun 1967 menjadi UU No.18 Tahun 2009. UU ini melegalkan kejahatan eko­nomi unggas yaitu berupa Monopoli dan Kartel, “tutur pengusaha yang kini memi­liki lebih 300 ribu ayam petelur di Limapuluh Kota.

Khusus di Kabupaten Li­ma­puluh Kota yang meru­pakan daerah agraris dan meru­pakan  sentra produksi ternak di Sumatera Barat khususnya, dan Indonesia bagian Baratu mumnya. Selain memenuhi kebutuhan bidang peternakan dan perikanan di dalam dae­rah juga memenuhi kebutuhan daerah lainnya seperti Provinsi Riau, Jambi,Sumatera Utara dan sebagian Jakarta. Peter­nakan ayam ras dan ayam ras pedaging merupakan komoditi unggulan terbesar yang mem­berikan kontribusi dalam pe­ning­katan taraf ekonomi ma­sya­rakat Kabupaten Lima­puluh Kota

Jumlah populasi ayam ras petelur di Kabupaten Lima­puluh Kota pada tahun2013, sebanyak 12 juta  ekor lebih mengalami kenaikan sebanyak dua kali lipat jika diban­ding­kan pada tahun 2003 silam. Hal ini dapat dilihat pada data Dinas Peternakan Limapuluh Kota. Angka ini menunjukkan semakin banyaknya permin­taan telur ayam ras.  Akan tetapi, kenaikan jumlah po­pulasi ayam ras petelur tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah rumah tangga usaha peternakan ayam ras petelur dan ayam ras pedaging.

Di Kabupaten Limapuluh Kota terjadi penurunan jumlah rumah tangga usaha peter­nakan (RTUP)  pada kedua jenis ternak tersebut. Pada rumah tangga ayam petelur, terjadi pengurangan sebanyak 33,02 persen, sedangkan pada rumah tangga ayam pedaging terjadi pengurangan yang lebih kecil, yaitu sebanyak 17,78 persen. Pengurangan itu, ter­jadi karena terus melonjakanya harga pakan ayam. Disisi lain, tidak sesuainya antara biaya produksi dengan penjualan. Namun penyebab utamanya diperkirakan karena mulai masuknya perusahan besar dalam pembudidayaan ayam dikampung-kampung. (h/nto)

SUMBER http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/ekbis/37096-peternak-ayam-terancam-bangkrut-