Tahun 2015 yang menjadi awal dibukannya kran persaingan bebas Asean,
bakal segera makan korban. Salah satunya adalah peternak ayam petelur
lokal yang selama ini dikelola dengan skala kecil, terancam mengalami
kebangkrutan. Pasalnya, usaha mereka akan dilibas perusahan besar dengan
modal triliunan rupiah.
Jika hal itu terjadi, maka dipastikan, banyak orang menjadi pengangguran. Akibatnya, bisa memunculkan konflik besar.
Hal itu diungkapkan Ketua Perhimpunan Pengusaha Unggas Indonesia
(PPUI) Sumbar, H Khazanatul Israr SE Dt Gindo Pangulu Nan Babudi dalam
percakapan dengan Haluan Jumat (9/1) kemarin.
Menurut Israr-panggilan kesehariannya, pemberlakuan Undang Undang
Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan itu,
memberikan kesempatan kepada perusahaan besar untuk membudidayakan
ayam petelur dimanapun di seluruh Indonesia. Mereka bebas membuat
kandang, menjual dan membeli telur sesuai dengan keinginan mereka.
Hal itu bisa terjadi, karena perusahan bermodal besar itu, juga
memiliki pabrik pakan ayam, punya perkebunan jagung yang luas serta
kebutuhan ayam lainnya. “Jika perusahaan besar telah ikut membuka
kandang di kampung-kampung, maka dapat dibayangkan, usaha masyarakat
yang selama ini menjadi pemasukan utama mereka, akan terganggu. Harga
telur akan jatuh, karena “meledaknya” produksi telur pabrikan. Dengan
sendirinya, kandang-kandang kecil akan mati perlahan. Inilah yang
menjadi ancaman kebangkrutan itu, “kata Israr.
Ia khawatir, jika kondisi itu tetap terjadi, maka tidak dapat
dibayangkan, apa yang akan terjadi dengan jutaan masyarakat yang selama
ini telah berusaha pada peternakan itu.
”Masuknya perusahaan besar itu, telah menjadi kejahatan ekonomi dan
melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil serta
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Harapan kita, ikut campur pemerintah
dengan memberdayakan peternak kecil. Apalagi selama ini, hampir 90
persen dari petani lokal memanfaatkan dana pinjaman bank. Jika hal ini
terus terjadi, tidak tertutup kemungkinan, akan terjadi insolvent atau kebangkrutan besar-besaran,” kata Owner Rajawali Fedd Center itu.
Atas ancaman itu, pengusaha yang kini “harus” mengubah bisnisnya
pada penjualan pakan ayam itu, berharap dukungan dari pemerintah. Ia
berkeinginan agar ada aturan yang jelas dalam menjamin usaha kecil.
Pemberdayaan usaha anak nagari menjadi penting, karena tidak ingin
nantinya masyarakat hanya akan menjadi pekerja saja. “Jika peternakan
ayam telah dikuasai perusahaan besar, maka tidak tertutup kemungkinan,
masyarakat akan menjadi pekerja saja, tanpa adanya jaminan
kesejahteraan, “tandasnya
Terpisah, Ketua Perhimpunan Insan Peternakan Republik Indonesia
(Pinsar) Sumbar, Perdana “Agung” Agusta mengakui, bersama peternak
lainnya, telah menyampaikan kepada Menteri Pertanian RI waktu dijabat
Ir. Suswono bahwa usaha perunggasan nasional harus didukung dan diberikan kesempatan untuk terus tumbuh dan berkembang.
“Kita mendukung harapan yang disampaikan pemerintah, jangan sampai
industri perunggasan dalam negeri yang sudah dibangun sekian lama
hancur karena impor. Justru kini yang terjadi, perunggasan dalam negeri
telah dihancurkan oleh perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) unggas di
Indonesia. Namun kini terbukti hancurnya usaha peternakan rakyat serta
melemahnya penanaman modal dalam negeri unggas. Para perusahaan
industri perunggasan PMA besar integrator yang telah lama menghancurkan
jutaan usaha peternakan unggas rakyat di dalam negeri, “aku Perdana
Agung Agusta.
Lebih jauh diakui Agung, kondisi itu telah menyebabkan
pengangguran baru di bidang perunggasan. “Bidang usaha pertanian
jagungpun tidak kondusif karena petani jagung selalu dipermainkan dengan
harga murah disaat panennya. Kulminasi penghancuran usaha rakyat ini,
adalah digantinya UU No.6 Tahun 1967 menjadi UU No.18 Tahun 2009. UU
ini melegalkan kejahatan ekonomi unggas yaitu berupa Monopoli dan
Kartel, “tutur pengusaha yang kini memiliki lebih 300 ribu ayam petelur
di Limapuluh Kota.
Khusus di Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan daerah agraris
dan merupakan sentra produksi ternak di Sumatera Barat khususnya, dan
Indonesia bagian Baratu mumnya. Selain memenuhi kebutuhan bidang
peternakan dan perikanan di dalam daerah juga memenuhi kebutuhan daerah
lainnya seperti Provinsi Riau, Jambi,Sumatera Utara dan sebagian
Jakarta. Peternakan ayam ras dan ayam ras pedaging merupakan komoditi
unggulan terbesar yang memberikan kontribusi dalam peningkatan taraf
ekonomi masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota
Jumlah populasi ayam ras petelur di Kabupaten Limapuluh Kota pada
tahun2013, sebanyak 12 juta ekor lebih mengalami kenaikan sebanyak dua
kali lipat jika dibandingkan pada tahun 2003 silam. Hal ini dapat
dilihat pada data Dinas Peternakan Limapuluh Kota. Angka ini menunjukkan
semakin banyaknya permintaan telur ayam ras. Akan tetapi, kenaikan
jumlah populasi ayam ras petelur tidak diimbangi oleh peningkatan
jumlah rumah tangga usaha peternakan ayam ras petelur dan ayam ras
pedaging.
Di Kabupaten Limapuluh Kota terjadi penurunan jumlah rumah tangga
usaha peternakan (RTUP) pada kedua jenis ternak tersebut. Pada rumah
tangga ayam petelur, terjadi pengurangan sebanyak 33,02 persen,
sedangkan pada rumah tangga ayam pedaging terjadi pengurangan yang lebih
kecil, yaitu sebanyak 17,78 persen. Pengurangan itu, terjadi karena
terus melonjakanya harga pakan ayam. Disisi lain, tidak sesuainya antara
biaya produksi dengan penjualan. Namun penyebab utamanya diperkirakan
karena mulai masuknya perusahan besar dalam pembudidayaan ayam
dikampung-kampung. (h/nto)
SUMBER http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/ekbis/37096-peternak-ayam-terancam-bangkrut-
